Bandar Lampung -- publiklampung.com -- Ribuan petani singkong dari tujuh kabupaten di Provinsi Lampung, yakni Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji, dan Way Kanan, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Provinsi Lampung pada Senin (13/1/2025). Aksi ini dipicu oleh terus merosotnya harga singkong hingga di bawah Rp 1.000 per kilogram.
Para petani mendesak realisasi Surat Keputusan Bersama (SKB) Gubernur Lampung terkait penetapan harga standar singkong. SKB yang ditandatangani pada 23 Desember 2024 itu menetapkan harga singkong sebesar Rp 1.400 per kilogram dengan rafaksi maksimal 15 persen. Namun, hingga saat ini, implementasi SKB tersebut belum terlihat di lapangan.
Unjuk rasa sempat diwarnai kericuhan ketika massa mencoba masuk ke kantor DPRD. Para petani merusak pagar kawat berduri dan mendesak masuk ke dalam gedung untuk bertemu dengan pejabat pemerintah. Upaya massa ini sempat dihalau oleh petugas Polresta Bandar Lampung.
Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI), Dasrul Aswin, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, banyak perusahaan masih membayar singkong di bawah harga kesepakatan, bahkan dengan rafaksi mencapai 30 persen. Ia juga menyebut bahwa beberapa perusahaan belum menerima surat kesepakatan resmi, sementara yang lain hanya mengetahui informasi tersebut melalui media sosial.
“SKB itu harus disertai kop gubernur, bukan sekadar surat gundul. Kami tidak akan pulang tanpa hasil konkret dari sini,” tegas Dasrul. Ia menambahkan bahwa aksi ini akan terus dilakukan hingga pemerintah provinsi memberikan keputusan nyata terkait pelaksanaan SKB.
Para petani berharap pemerintah dapat segera bertindak untuk menstabilkan harga singkong demi kesejahteraan mereka. Hingga saat ini, mereka menuntut adanya langkah nyata dari Penjabat (Pj) Gubernur Lampung untuk merealisasikan komitmen yang telah disepakati.
0 comments:
Post a Comment