Bandar Lampung -- publiklampung.com -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Penetapan ini menuai tanggapan dari berbagai pihak, termasuk PDIP dan mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), yang namanya turut disinggung dalam kasus ini.
Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy mengklaim bahwa keputusan KPK bermotif politik. Menurutnya, penetapan tersangka terhadap Hasto bukan semata-mata karena alasan hukum, melainkan terkait sikap politiknya yang sering vokal mengkritik Jokowi di akhir masa jabatannya sebagai Presiden RI.
"Motif politik menjadi alasan utama. Pengenaan pasal Obstruction of Justice hanyalah formalitas teknis hukum saja," ujar Ronny kepada media, Selasa (24/12/2024). Ia juga menyoroti sikap tegas Hasto yang dinilai menentang berbagai kebijakan yang dianggap merusak demokrasi dan konstitusi.
Jokowi, yang kini telah menyelesaikan masa jabatannya, menanggapi santai keterkaitan namanya dalam kasus tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah purnatugas dan meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan.
"Sudah purnatugas, pensiunan. Hormati saja seluruh proses hukum yang ada," ucap Jokowi saat ditemui di Solo, Rabu (25/12/2024).
Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan peran krusial Hasto dalam skandal suap PAW Harun Masiku. Hasto diduga terlibat aktif dalam upaya menggantikan Rizky Aprilia, caleg PDIP dengan suara terbanyak, dengan Harun Masiku.
“Saudara HK bersama HM memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agus Setiani. HK juga menempatkan HM di Dapil I Sumsel meski berasal dari Sulawesi Selatan,” ungkap Setyo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Selasa (24/12).
Kasus ini bermula pada Pemilu 2019, saat Harun Masiku hanya memperoleh 5.878 suara, jauh di bawah Rizky Aprilia dengan 44.402 suara. Namun, Hasto disebut aktif mengambil langkah untuk memastikan Harun menggantikan caleg terpilih lainnya.
PDIP sendiri telah mengambil sikap tegas sebelumnya dengan memecat tiga kader yang dianggap melanggar konstitusi, sebagai bentuk komitmen partai terhadap demokrasi.
KPK menegaskan akan terus mengusut kasus ini sesuai hukum yang berlaku. Penetapan tersangka terhadap Hasto menambah babak baru dalam kontroversi yang melibatkan tokoh-tokoh politik di Indonesia.
0 comments:
Post a Comment