Bandar Lampung - publiklampung.com -- Pemerintah Kabupaten Pesawaran kembali meraih prestasi dengan menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards 2024. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menko PMK Muhadjir Effendy dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti kepada Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona di hadapan Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin, di Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, pada Kamis, 8 Agustus 2024.
UHC Awards merupakan penghargaan dari pemerintah Indonesia atas upaya sistem jaminan kesehatan di setiap daerah. Tujuannya adalah memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas dan terjangkau.
Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas keberhasilan Pemkab Pesawaran dalam mencapai cakupan kesehatan semesta (UHC) melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Bupati Pesawaran, melalui Kepala Dinas Kesehatan dr. Media Apriliana, menyampaikan bahwa cakupan JKN-KIS di Kabupaten Pesawaran telah mencapai 99,92% dari total populasi per Agustus 2024. Terdapat 294.727 jiwa peserta Program JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, 61.087 jiwa dari segmen PBI APBD, 25.157 jiwa dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), 55.357 jiwa dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri, dan 7.784 jiwa dari segmen Bukan Pekerja (BP) atau pensiunan.
dr. Media menambahkan bahwa penghargaan ini menunjukkan komitmen Pemkab Pesawaran dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan menempatkan Kabupaten Pesawaran di antara 460 kabupaten/kota dan 33 provinsi di Indonesia yang berhasil mencapai UHC. Di Provinsi Lampung sendiri, ada 14 kabupaten yang juga meraih penghargaan UHC Awards. Dengan penghargaan ini, diharapkan Kabupaten Pesawaran terus meningkatkan layanan kesehatan dan mempertahankan pencapaian UHC demi kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan kesehatan.
"Melalui penghargaan ini, pemerintah ingin menekankan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah untuk menciptakan sistem kesehatan yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia," ujar dr. Media.
Kepala Dinas Kesehatan juga menyatakan bahwa capaian ini berkat dukungan anggaran Pemda, regulasi, dan kebijakan Pemda dalam mendukung program JKN. Beberapa upaya yang dilakukan termasuk mewajibkan perusahaan terdaftar sebagai peserta JKN, mendaftarkan seluruh aparat desa dan tenaga non-PNS di wilayah Pemda, serta optimalisasi alokasi peserta PBI APBN untuk Kabupaten Pesawaran.
Sementara itu, Wapres Ma'ruf Amin dalam sambutannya menyatakan bahwa total kepesertaan JKN-KIS telah mencapai 98,19% dari 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di Indonesia. Cakupan kesehatan semesta ini merupakan salah satu target utama dalam SDGs ke-3, di mana WHO menargetkan UHC tercapai secara global pada 2030.
"Negara bertanggung jawab untuk memastikan setiap penduduk memiliki akses yang sama terhadap jaminan sosial di bidang kesehatan. Salah satu cara mencapainya adalah dengan menyelenggarakan JKN-KIS," ujar Wapres di Jakarta, 8 Agustus 2024.
Sejak diluncurkan pada 1 Januari 2014, Wapres menyebut, pemerintah pusat dan daerah telah mendukung JKN-KIS sebagai salah satu program prioritas nasional dengan mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah ke dalam JKN-KIS, serta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat melalui program ini.
"Jaminan kesehatan merupakan salah satu strategi dalam pengurangan beban kemiskinan ekstrem. Dengan JKN, masyarakat yang tergabung dapat terhindar dari kemiskinan," tutupnya.
0 comments:
Post a Comment