Bandar Lampung - publiklampung.com -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengadakan pertemuan untuk membahas masalah sisa Dana Bagi Hasil (DBH) dan pajak rokok yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi, dengan jumlah sebesar Rp98 miliar.
"Kami baru saja menerima kunjungan dari Pj Gubernur Lampung tadi, dan kami membicarakan masalah dana bagi hasil dengan hasil kebijakan yang cukup baik," kata Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana di Bandarlampung, Selasa.
Eva menyatakan bahwa total dana bagi hasil untuk Bandarlampung yang belum direalisasikan oleh Pemprov Lampung sebesar Rp98 miliar akan dibayarkan secara bertahap.
"Setelah pertemuan tadi, Pj Gubernur menyatakan bahwa DBH akan dibayarkan secara bertahap. Tentunya, ini adalah harapan kami karena sebagai ibu kota Provinsi Lampung, ada pembangunan yang harus diselesaikan dengan DBH," ujarnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Lampung Samsudin menyatakan bahwa kunjungannya ke Pemkot Bandarlampung bertujuan untuk membahas persoalan yang belum terselesaikan, termasuk masalah DBH.
"Saya membuka diri untuk berkomunikasi dengan ibu Wali Kota Bandarlampung dan membahas program-program yang harus dijalankan, termasuk masalah DBH tersebut," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan menugaskan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut.
"Secara teknis, kami akan menugaskan OPD terkait untuk menyelesaikan masalah antara Pemkot Bandarlampung dan Pemprov Lampung, termasuk masalah DBH," kata Samsudin.
0 comments:
Post a Comment