Bandar Lampung - publiklampung.com -- RUU Daerah Istimewa (DKJ) Jakarta yang baru-baru ini ditandatangani sebagai usulan inisiatif DPR memuat ketentuan yang bertujuan untuk menunjuk gubernur Jakarta oleh Presiden. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menolak aturan tersebut.
Hasto menyarankan agar masyarakat tetap memilih Gubernur Jakarta yang dalam RUU ini akan dijadikan bukan ibu kota. Ia menegaskan, rakyat harus tetap mempunyai kekuasaan untuk memilih pemimpinnya.
"Itu yang harus ditangkap termasuk oleh PDIP bahwa kepala daerah di DKI itu ya sebaiknya itu dipilih oleh rakyat karena rakyatlah yang berdaulat," ucap Hasto dalam sela-sela rapat TPN Ganjar-Mahfud di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (16/12).
Dia menilai tata cara pemilihan pemimpin daerah tidak boleh diubah, padahal Jakarta masih merupakan daerah istimewa meski sudah ada RUU yang menjadikannya bukan ibu kota lagi.
Hasto pun menyikapi pola pikir fraksi partainya di DPR. Delapan fraksi PDIP mendukung usulan tersebut. Sikap politik, menurutnya, harus mengalir secara organik dan dinamis. Meski begitu, dia menegaskan PDIP akan terus mendengar masukan dari masyarakat.
"Jadi kan politik ini dinamis terjadi beberapa perubahan-perubahan konstelasi sehingga di dalam melihat perubahan konstelasi itu, pedoman kami terpenting adalah suara rakyat rakyat ingin agar Gubernur di DKI itu dapat dipilih rakyat," kata Hasto.
Selasa, 12 Mei, dalam Rapat Paripurna DPR, RUU DKJ diterima sebagai usulan inisiatif DPR. RUU tersebut mencakup beberapa peraturan, termasuk penghapusan Jakarta sebagai ibu kota dan pengangkatan gubernur baru.
Dikatakan bahwa Presiden menetapkan pedoman pemilihan gubernur. Gubernur akan menunjuk walikota atau bupati untuk sementara waktu. Perhatian telah tertuju pada aturan ini.
Hanya PKS, dari sembilan fraksi di DPR, yang tidak setuju dengan pasal pengangkatan gubernur oleh presiden dalam pembahasan tersebut.
0 comments:
Post a Comment