Bandar Lampung - publiklampung.com -- Akhirnya Polda Lampung menerima hasil audit kerugian negara akibat dugaan korupsi Bendungan Margatiga. yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Lampung sejak Januari 2023.
Direktur Ditreskrimsus Polda Lampung, Kombes Pol Donny Arief Praptomo mengungkapkan total kerugian negara mencapai Rp43 miliar lebih. Jumlah tersebut lebih kecil dari potensi kerugian negara yang diperkirakan yakni Rp50 miliar.
Namun, jumlah kerugian tersebut terbilang sangat besar atau lebih dari separuh anggaran yang tersedia. Menurut Donny, anggaran yang disiapkan untuk urusan ganti rugi tersebut senilai Rp70 miliar.
"Kami sudah menerima hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP, totalnya Rp43 sekian miliar," kata dia, Selasa, 17 Oktober 2023.
Kepolisian juga saat ini terus melakukan penyidikan atas hasil audit kerugian negara itu. Donny menyampaikan, pihaknya kembali meminta keterangan kepada sejumlah saksi untuk melakukan pendalaman.
Ia juga mengatakan saat ini pihaknya masih mengumpulkan tambahan barang bukti. Setelah alat bukti sudah mencukupi maka pihaknya akan segera melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka.
"Jika bukti sudah mencukupi akan segara melaksanakan gelar perkara untuk memutuskan tersangka dalam kasus tersebut," kata dia.
Sebelumnya diketahui, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap 255 saksi dari berbagai kalangan yang terlibat dan 7 saksi ahli.
Saksi yang diperiksa yaitu, 1 orang PPK Dantah dan 1 orang PPK Bendungan, serta ketua pelaksana pengadaan tanah atau Kepala BPN. Lalu 10 orang sekretaris pelaksana pengadaan tanah dan 28 anggota satgas B.
Kemudian 32 penitip tanam tumbuh, bang, dan kolam. Selanjutnya 10 kepala desa dan 191 pemilik lahan dengan jumlah 331 bidang tanah.
Sementara 7 saksi ahli yang terlibat meliputi BPKB Perwakilan Lampung, Ahli Geo Spasial dari BRIN, Ahli Agraria, Ahli Tanaman Semusim, Ahli Tanaman Tahunab, Ahli Tanaman Keras atau Hutan, dan Ahli Perikanan.
0 comments:
Post a Comment