Bandar Lampung - publiklampung.com -- Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia direncanakan akan memimpin rapat terkait pengembangan Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Rapat tersebut digelar di Hotel JW Marriott, Harbour Bay Batam.
Minggu (17/9/2023), di lokasi terlihat sejumlah menteri seperti Mendagri Tito Karnavian, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto. Kemudian, terlihat juga Menteri Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia telah tiba di hotel tersebut sekitar pukul 13.38 WIB.
Selain para menteri, ada pejabat lainnya seperti Wakapolri Komjen Agus Andrianto, Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wali Kota Batam.
Kepala Biro Promosi, Humas dan Protokol Ariastuty Sirait dalam keterangan tertulisnya mengatakan kunjungan Menteri Bahlil guna untuk melakukan rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan di kawasan pulau Rempang Kota Batam.
BP Batam optimis jika pengembangan Rempang sebagai mesin ekonomi baru Indonesia bisa terealisasi dengan baik. Karena selain memberikan multiplier effect terhadap kota/kabupaten di sekitar, proyek Rempang Eco-City juga akan membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Kepri.
"Mari bersama menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mencapai kemajuan yang signifikan bagi perkembangan ekonomi serta kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Batam," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal mengutus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ke Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Jokowi meminta Bahlil untuk memberikan penjelasan kepada warga yang protes proyek pengembangan Rempang.
"Nanti mungkin besok atau lusa Menteri Bahlil akan ke sana untuk memberikan penjelasan mengenai itu," kata Jokowi kepada wartawan di Pasar Kranggot, Cilegon, Selasa (12/9/2023).
Jokowi menilai konflik di Rempang disebabkan komunikasi yang kurang baik. Jokowi ingin warga diberikan solusi.
"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik, saya kira kalau warga diajak bicara, diberikan solusi," kata Jokowi.
Menurut Jokowi, sebenarnya sudah ada kesepakatan mengenai relokasi warga. Namun, kata Jokowi, kesepakatan itu tidak disampaikan dengan baik.
"Karena di situ sebetulnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunannya tipe 45, tetapi ini kurang dikomunikasikan dengan baik sehingga terjadi masalah," ujar Jokowi.
0 comments:
Post a Comment