Lampung Selatan - publiklampung.com -- Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto mencopot banner tarif masuk ke Stadion Jati, Kalianda, Lampung Selatan, Rabu (30/8/2023).
Nanang pun menegaskan, warga tidak perlu membayar untuk masuk ke Stadion Jati alias gratis.
Sebelumnya, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lampung Selatan berencana menerapkan tarif bagi masyarakat yang ingin menggunakan fasilitas Stadion Jati di Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan.
Di Stadion Jati juga sudah terpasang banner berisi pemberitahuan soal tarif sebesar Rp 2.000 tersebut.
Nanang Ermanto menegaskan, semua fasilitas umum milik pemerintah daerah, termasuk Stadion Zainal Abidin Pagaralam atau Stadion Jati Kalianda, dapat digunakan oleh masyarakat secara gratis.
"Hari ini kami bersama Forkopimda membatalkan penerapan perda soal biaya masuk stadion ini. Karena ini menyebabkan kegaduhan di masyarakat," kata Nanang.
Nanang menegaskan, tidak akan ada pungutan atau biaya untuk masyarakat yang ingin beraktivitas atau olahraga di Stadion Jati.
"Karena kita ingin bagaimana memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Kalau masyarakatnya sehat, tentu pemerintah juga bahagia," ujarnya.
Lebih lanjut Nanang mengatakan, pencabutan kebijakan tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat.
Perda yang dibuat itu bisa diterapkan dengan konsekuensi tertentu atau yang bersifat komersial.
"Kita bayar masuk ke stadion itu kalau ada event. Baru bisa kita terapkan. Seperti ada pertandingan resmi atau turnamen bahkan konser musik. Baru itu bayar. Kalau hanya untuk berolahraga, saya rasa tidak perlu," katanya.
"Tapi kalau untuk parkir kendaraan kami rasa itu juga perlu. Nanti kita kaji ulang perdanya," ujar Nanang.
Beberapa waktu lalu beredar di media sosial sebuah banner yang dipasang di depan Stadion Jati berisi pemberitahuan bahwa pengunjung harus membayar sebesar Rp 2.000 untuk masuk lokasi.
Namun, penerapan tarif masuk Stadion Zainal Abidin Pagaralam tersebut dipastikan tidak akan diberlakukan atau dicabut hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Sebab, peraturan daerah yang mengatur hal tersebut akan dikaji ulang oleh Pemkab Lampung Selatan.
Editor : Anisa Bela
Reporter : Helmi Ragil
Released © publiklampung.com
0 comments:
Post a Comment