publiklampung.com -- Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong perluasan pasar hasil pertanian dan peternakan ke DKI Jakarta. Upaya ini diwujudkan lewat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) strategis dengan Pemprov DKI Jakarta di Balai Kota Jakarta pada Selasa, 15 April 2025.
Kolaborasi ini tidak hanya memperkuat sinergi pembangunan daerah melalui digitalisasi dan ketahanan pangan, tetapi juga memperkokoh posisi Lampung sebagai lumbung pangan nasional serta meningkatkan pendapatan petani.
Penandatanganan MoU menjadi langkah awal kerja sama antara dua provinsi dengan karakteristik ekonomi dan geografis yang saling melengkapi. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sebatas formalitas, tetapi merupakan aksi nyata dalam mempercepat transformasi layanan publik, salah satunya melalui adopsi aplikasi Super-APP JAKI (Jakarta Kini) milik Pemprov DKI Jakarta.
“Kami ingin belajar dari yang sudah teruji, agar tidak perlu berjalan lambat dan meraba-raba,” ujar Mirza.
Langkah ini selaras dengan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2025–2030, yakni mewujudkan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif menuju Indonesia Emas.
Gubernur Mirza juga menyebut kolaborasi lewat pengembangan aplikasi JAKI sebagai pintu masuk untuk kerja sama yang lebih luas. Data menunjukkan JAKI telah digunakan lebih dari 6,8 juta pengguna aktif dan mencatat 20 juta interaksi layanan publik tiap bulan, menjadikannya model yang menarik untuk diterapkan di Lampung.
Penguatan Ketahanan Pangan Nasional
Kolaborasi ini tak berhenti di sektor digital. Gubernur Mirza menyoroti potensi besar Lampung sebagai penyokong pangan nasional—penyumbang besar beras (peringkat 5 nasional), jagung (peringkat 3), singkong, pisang, dan nanas (peringkat 1), serta daging ayam (peringkat 3).
Sementara itu, Jakarta dengan lebih dari 11 juta penduduk, sangat bergantung pada pasokan pangan dari luar daerah.
“Bayangkan jika sistem logistik dan tata niaga pangan antar dua provinsi ini dikelola secara terintegrasi dan digital. Ini bukan hanya menguntungkan petani Lampung, tapi juga menjamin pangan berkualitas dan terjangkau bagi warga Jakarta,” kata Mirza.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyambut baik kerja sama ini dan berkomitmen mendukung pengembangan JAKI versi Lampung. Ia juga membuka peluang investasi melalui BUMD Jakarta di sektor pertanian Lampung.
“Kami ingin ikut ambil bagian dalam rantai produksi, bukan sekadar menerima produk. Ini bentuk pemerataan ekonomi dan desentralisasi bisnis,” ujarnya.
Pramono juga menyebut, pengalaman saat mudik Lebaran 2025 menegaskan pentingnya memperkuat pusat-pusat ekonomi di luar Jakarta.
Manfaat Nyata untuk Masyarakat
Melalui kerja sama ini, diharapkan tercipta dampak positif yang luas, antara lain penurunan biaya logistik antarprovinsi hingga 18 persen (data BPS 2023), peningkatan akses pasar bagi lebih dari 120 ribu petani dan pelaku UMKM, serta peningkatan kualitas layanan publik melalui digitalisasi.
Kesepakatan ini membuktikan bahwa kolaborasi antardaerah bukan sekadar wacana, melainkan solusi nyata untuk mengatasi ketimpangan layanan dan distribusi ekonomi.
“Semua pihak diuntungkan, semua tumbuh, dan masyarakat jadi pemenangnya,” tutup Gubernur Mirza.
0 comments:
Post a Comment